Samarinda – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Samarinda, Rachmad Tri Raharjo, menghadiri kegiatan koordinasi yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (29/6). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
Kegiatan turut dihadiri para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Forum koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan Pemasyarakatan di Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman, menyampaikan kondisi terkini lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kalimantan Timur yang masih menghadapi persoalan overkapasitas. Selain itu, dibahas pula implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang memberikan peran strategis kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), khususnya dalam pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungannya terhadap peningkatan sarana dan prasarana Pemasyarakatan, termasuk rencana pembangunan Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di lima kabupaten/kota sebagai upaya memperluas akses layanan kemasyarakatan kepada masyarakat.
Kepala Rutan Kelas I Samarinda, Rachmad Tri Raharjo, menyambut baik hasil koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
"Rutan Kelas I Samarinda berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh mitra kerja. Kolaborasi yang solid akan menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan," ujar Rachmad.
Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terbangun kerja sama yang semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.
0 Komentar